REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung ikut mengomentari perkembangan politik jelang dimulainya tahapan pilkada untuk pemilihan gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Pramono mengatakan, pada prinsipnya pemerintah mempersilakan rakyat Jakarta untuk menentukan pemimpin terbaik yang mereka yakini.

"Mudah-mudahan nanti setelah keluar calon, pertarungannya adalah pertarungan gagasan dan program," kata Seskab di Kantor Presiden, Selasa (20/9).

Semua calon di masing-masing kubu yang bertarung dalam pilkada DKI tidak boleh lagi mengungkit terkait masalah suku agama ras dan antargolongan (SARA). "Bukan lagi persoalan suka tidak suka atau persoalan yang berkaitan dengan suku agama ras dan antargolongan," katanya.

Pramono menegaskan, Indonesia adalah negara demokratis. Sementara demokrasi tak menyangkutpautkan persoalan yang berkaitan dengan SARA. "Ini bukan persoalan etnisitas atau agama, tapi siapa yang nanti dipilih oleh rakyat," kata dia.

Perhatian sebagian masyarakat saat ini memang tengah terfokus pada tokoh-tokoh yang akan menjadi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pramono memastikan, pemerintah juga memberikan perhatian yang besar dalam pesta demokrasi tersebut, terutama terkait masalah keamanan. "Pemerintah menjamin pasti aman," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika