REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mendukung penguatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penguatan dilakukan melalui kualitas anggota yang memiliki konsep audit keuangan negara yang baik.
Heri menilai calon anggota BPK yang saat ini tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR dapat memiliki integritas dan kemampuan audit. "Calon yang terpilih harus mampu memperkuat institusi BPK, sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih," katanya, Rabu (21/9).
Ia menambahkan, BPK juga harus mandiri, bebas, dan mampu mewujudkan tindakan preventif untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara. Heri mengatakan kualitas audit kinerja akhir-akhir ini jadi sorotan, terutama menyangkut audit perencanaan dan belanja.
Ia mengatakan keuangan negara yang kini nilainya telah melebihi Rp 3.807 triliun dan memerlukan proses audit yang mumpuni. "Calon yang terpilih itu harus mampu mengemban tugas mewujudkan misi Nawacita yang tidak ringan. Lebih-lebih ketika struktur belanja kita makin mengalami perubahan yang signifikan seperti adanya Dana Desa yang menuntut sebuah mekanisme fiskal dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang lebih memadai melalui sosialisasi sistem pencatatan yang kredibel," katanya.
Ia mengatakan BPK harus diperkuat sebagai sebuah entitas yang penting dalam ketatanegaraan kita. Pada konteks ini, tugas audit harus mampu diposisikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas good governance.