REPUBLIKA.CO.ID,
SYDNEY -- Anggota Komisi Hak Asasi Manusia Australia, Tim Soutphommasane, menyatakan, sebenarnya Australia dapat bangkit terkait adanya isu pelarangan imigran muslim ke Australia. Menurut Tim, yang menjabat sebagai Komisioner Diskriminasi Ras dan Bangsa, isu pelarangan imigran muslim ke Australia itu hanya akan meningkatkan rasa takut atau kekhawatiran warga Australia.
Tim menyebut, hingga saat ini, belum ada kebijakan atau ide lanjutan yang dikeluarkan oleh Ketua Partai One Nation Australia, Pauline Hanson, terutama soal imigrasi. Tim pun menilai, pernyataan Pauline itu hanya sebatas retorika politik belaka.
Sebelumnya, pada dua bulan silam, Pauline mengungkapkan, hasil survey yang menyebut lebih dari separuh warga Australia setuju untuk melarang imigran muslim masuk ke negara tersebut. Pauline pun berniat untuk melakukan pemungutan suara secara nasional terkait penerapan kebijakan larangan imigran muslim ke Australia.
"Hingga saat ini, kami belum mendengar ide-ide lanjuta dari dia (Pauline Hanson), termasuk soal imigrasi. Ada risiko sebuah ide yang tidak dapat diterima soal ras, agama, dan imigrasi, coba dinormalkan," ujar Tim kepada ABC Radio, seperti dikutip SBS, Kamis (22/9).
Menurut Tim, kontroversi soal pelarangan imigran ke Australia sebenarnya bukan hal yang baru. Pada 1947 silam, sebuah polling menyebut lebih dari separuh warga Australia menolak kedatangan pengungsi Yahudi korban Perang Dunia II. Tim pun meminta, agar para politisi berupaya untuk menolak ide pelarangan tersebut dan bangkit dari kontroversi-kontroversi serupa.
"Sangat penting, kami memiliki pemimpin dari dunia politik yang akan menolak ide yang dapat meningkatkan ketakutan dan kekhawatiran tersebut," tuturnya.
Sementara pimpinan Partai Buruh, Tanya Pilbersek, mengungkapkan, sebenarnya yang harus didorong oleh para pemimpin politik adalah upaya meningkatkan harmoni dan kohesi sosial antar warga Australia. Hal ini penting agar warga tidak merasa ketakutan dan merasa terlindungi.
"Sebagai pimpinan nasional, kami memang belum melakukan pekerjaan yang bagus terkait membangun harmoni dan kohesi sosial di masyarakat," kata Tanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika