REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pakar hukum untuk berdiskusi dengannya di Istana Merdeka, Kamis (22/9).

Saat mengawali pertemuan, Presiden sempat menyinggung soal kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM, Munir, yang hingga kini belum tuntas.

"Ini PR kita mengenai pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk di dalamnya kasus Munir," ucapnya.

Selain itu, Presiden juga menyinggung sejumlah persoalan lain di bidang hukum, mulai dari korupsi sampai kejahatan narkoba. Khusus korupsi, Jokowi menyampaikan keprihatinannya atas jamaknya perilaku koruptif di Indonesia.

Bahkan, baru-baru ini korupsi telah melibatkan elit pimpinan lembaga. Menurut Jokowi, hal itu terjadi karena hukum yang ada saat ini belum cukup memberikan efek jera.

"Kami ingin segera mereformasi bidang hukum ini. Tapi kami perlu mendapat masukan-masukan dari bapak ibu sekalian," katanya.

Adapun para pakar hukum yang hadir dalam acara diskusi santai tersebut antara lain Todung Mulya Lubis, Saldi Isra, Mahfud MD, Yenti Ganarsih, Refly Harun dan Sidharta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika