REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Hillary Clinton menyatakan rencananya untuk menghentikan kelompok radikal ISIS jika terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia akan mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk menangkap dan mengeksekusi pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi.
Meski begitu, kampanye Clinton tidak menawarkan banyak detail mengenai strategi itu. Hanya ada penjelasan kilas yang merujuk pada keberhasilan kampanye Barack Obama mengeksekusi Usamah Bin Laden saat Clinton menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Penasihat kebijakan luar negeri senior Clinton, Laura Rosenberger mengonfirmasi hal tersebut merupakan fokus dari calon presiden dari Partai Demokrat itu. Ia mengatakan, pemerintahan Clinton akan mengoptimalkan ruang lingkup setiap gelombang intelijen, selain upaya kontraterorisme terhadap serangan berskala besar.
"Kami perlu menyesuaikan dengan kondisi yang ada seraya tak mengalihkan mata dari identifikasi potensi serangan kompleks," kata Rosenberger kepada The Guardian, seperti dilansir dari laman Independent, Sabtu (24/9).
Secara keseluruhan, badan intelijen akan meningkatkan kerja sama antara AS dan Eropa dengan fokus pada aset keuangan, senjata, dan aliran jihadis. Pemerintahan Clinton juga disebut akan memperluas pengawasan domestik untuk lembaga penegak hukum setempat.
Penasihat Clinton menggambarkan upaya menyeimbangkan peningkatan keamanan sekaligus mempertahankan kebebasan sipil. Timnya meyakinkan adanya perlindungan yang tepat untuk setiap program pengawasan, mengutip US Freedom Act of 2015 yang membatasi tapi tidak melarang kegiatan mata-mata dalam negeri.
Jelang debat presiden pertama, Clinton sudah menuai kritik dari saingannya, Donald Trump. Kandidat presiden dari partai Republik itu menyebut Obama dan Clinton gagal mengambil tindakan dan membuat kebijakan dalam penanganan ISIS, merujuk ledakan bom yang melukai sekira 29 orang di New Jersey beberapa waktu lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika