REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA -- Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berlaku adil dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air. Ia mengkritik kinerja KPK yang belum maksimal dalam melakukan pengungkapan kasus dugaan korupsi skala besar selama ini.

Menurut Din, banyak kasus dugaan korupsi berskala besar yang masih belum tuntas diselesaikan. “Bagaimana itu Century, kemana itu BLBI, Hambalang, Reklamasi, Sumber Waras? KPK tidak juga mengurus. Yang (Rp) 100 juta diurus yang miliaran, triliunan dibiarkan,” kata Din usai menghadiri Dies Natalis ke-58 Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Sabtu (24/9), siang.

Dibanding dengan kasus dugaan korupsi yang disebutnya, ia menilai KPK saat ini justru lebih getol memburu kasus dugaan korupsi yang hanya bernilai ratusan juta. Seperti terjadi pada Ketua DPD RI, Irman Gusman yang ditetapkan tersangka oleh KPK beberapa waktu lalu, karena diduga menerima suap untuk memuluskan kuota impor gula senilai Rp 100 juta.

“Saya tidak bermaksud membela Irman, saya hanya mengkritik KPK dalam penegakan hukum memberantas korupsi hendaklah secara berkeadilan, jadi kepada siapa pun tidak tebang pilih,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika