REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI) bersama Majelis Taklim Wirausaha (MWT) mencanangkan gerakan membangun ekonomi umat berbasis masjid. Pencanganan itu dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta, Sabtu, di sela-sela kegiatan "Pelatihan Masjid Mandiri: Membangun Ekonomi Umat Berbasis Masjid" melalui penandatanganan kerja sama nota kesepahaman (MoU).
Sekretaris BPPMI Rusli Effendy mewakili ketua badan itu KH Muhammad Muzammil Basyuni dan Ketua MWT Ustad Valentino Dinsi -- yang juga Ketua Jaringan Pengusaha Muslim Indonesia (JPMI) -- menandatangani MoU itu disaksikan Ustad Mohammad Jazir ASP, Ketua Masjid Jogokariyan, Yogyakarta, dan lebih 5.000 pengurus masjid dari seluruh Indonesia.
Masjid Jogokariyan, yang berada di Jalan Jogokariyan 36, Kelurahan Mantijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta dikenal sebagai model pengembangan masjid di Indonesia. Dalam sesi pelatihan Rusli Effendy mengemukakan bahwa masjid sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak hanya dimanfaatkan sebagai kegiatan ibadah saja.
Termasuk di antaranya adalah dijadikan tempat kajian pengembangan berbagai bidang sesuai esensi Islam sebagai agama paripurna, sehingga di masjid pula dilahirkan gagasan dan pemikiran mengenai pengembangan ekonomi umat.
Dalam kaitan itu, kata dia, BPPMI juga sedang mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi keummatan, seperti plaza mini Islami yang berbasis masjid, yang menjadi tempat bagi umat dapat mengakses berbagai kebutuhan.
"Jadi, umat tidak lagi mencari kebutuhan yang diperlukan di mal-mal, melainkan bisa di masjid," katanya dan menambahkan bahwa di Masjid Istiqlal juga sudah ada minimarket.
Mengenai strategisnya masjid menjadi basis pengembangan peradaban, ia merujuk pada Perdana Menteri Indonesia era 5 September 1950-26 April 1951, Mohammad Natsir. Mohammad Natsir yang juga seorang ulama menyatakan bahwa umat Islam jika hanya menggunakan masjid sebagai kegiatan ibadah semata akan dibiarkan.
Sedangkan bila mulai membicarakan ekonomi akan diawasi, dan bila berbicara politik maka akan dijungkir-balikkan.
Karena itu, ia mendukung program-program menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi dan pengembangannya sehingga potensi yang ada menjadi maksimal.
Sementara itu, Ketua Masjid Jogokariyan Mohammad Jazir ASP mengemukakan bahwa sesuai data di Kementerian Agama, jumlah masjid di Indonesia di kisaran 750 ribu hingga 850 ribu.
"Kalau masjid-masjid itu dikelola dengan baik, betapa dahsyat potensi ekonomi umat yang bisa dibangun," katanya.
Sedangkan Ketua MWT Ustad Valentino Dinsi bahwa setelah MoU dengan BPPMI itu akan dilanjutkan dengan rencana program yang nyata.
"Semula kami perkirakan yang hadir hanya 300-an pengurus masjid, namun ternyata hingga 5.000 lebih, ini menandakan ada kerinduan luar biasa untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban," katanya.
Valentino yang juga pimpinan Intenational Muslim Bussiness Connection (IMBC) itu juga siap untuk mengerahkan semua sumber daya dan jejaring agar ekonomi berbasis masjid ini dapat bersinggungan dan bekerja sama dengan komunitas bisnis antarbangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika