REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perdagangan telah memberikan izin untuk impor sapi bakalan sebanyak 300 ribu ekor. Impor ini akan diikuti impor sapi indukan 60 ribu ekor. Izin tersebut mengubah sistem kuota dan dinilai bisa bermanfaat bagi peternak lokal.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, perubahan sistem kuota dengan sistem pengadaan sapi indukan akan berdampak ganda. Sebab dalam pelaksanaan pengembangan bibit indukan, maka feedloter bakal menggandeng petani lokal untuk ikut mengembangbiakan sapi indukan tersebut.
"Nanti sapi indukan akan disebar ke daerah yang memiliki Peternak sapi untuk dikembangbiakan," kata Enggar dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (26/9).
Enggar menjelaskan, peternak nantinya akan diperbantukan untuk sapi indukan. Sebab selama ini banyak peternak yang tidak memiliki induk sapi. Nantinya sapi yang dikawinkan dan melahirkan sapi baru akan dibagi rata antara feedloter dan peternak.
Jika sapi yang dihasilkan dari peternakan tersebut ada dua maka akan dibagi rata. Hal tersebut juga dilakukan jika ada empat sapi anakan. Namun, ketika sapi anakan hanya ada satu, maka ini dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak.
"Sistemnya 50:50 lah. Itu tergantung kesepakatan. Tapi kita akan dorong Peternak lokal untuk mengembangbiakan sapi dari hasil impor sapi indukan," ujar Enggar.
Untuk masalah operasional para peternak, Kemendag juga akan berkoordinasi dengan Kementerian dan perbankan agar peternak bisa mendapatkan dana dari kredit usaha rakyat (KUR). Fasilitas kredit peternak ini diharap bisa membantu agar sapi yang dikembangbiakan dalam keadaan baik dan menghasilkan sapi anakan yang berkualitas.
Menurut Enggar, memang terdapat daerah yang memberikan aturan agar sapi impor baik bakalan maupun indukan tidak masuk ke daerah tersebut. Namun hal ini akan dikomunikasikan agar peternak lokal di daerah tersebut bisa ikut menikmati sistem yang dikembangkan Kemendag. Harapannya semakin banyak peternak ikut serta, maka semakin banyak sapi anakan yang dihasilkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika