REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin meminta, tiga pasangan calon di Pilkada DKI transparan ungkap dana kampanye mereka. Hal tersebut dilakukan agara sumber-sumber pendanaan kampanye bisa diketahui publik agar tidak menimbulkan rasa curiga.

''Harusnya sih transparan, sumber dana kampanye sudah harus lebih terbuka dan jujur,'' kata Mahyudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Paslon mesti melaporkan sumber dana yang di dapat, serta digunakan untuk apa dana tersebut. Selama ini, lanjut dia, audit yang dilakukan belum sempurna. Namun, sekarang audit dana kampanye sudah semakin baik.

Transparansi dana kampanye dilakukan untuk menghindari pejabat negara korupsi. Menurutnya, korupsi bukan hanya terjadi ketika seseorang menjadi pejabat lalu menerima sejumlah uang dari pengusaha untuk proyek tertentu.

Tapi korupsi bisa juga terjadi kepada seseorang yang belum jadi pejabat, tapi menerima uang dari pengusaha untuk kepentingan pemenangan calon kepala daerah.

''Jadi sumber itu harus terbuka. Ketika orang menerima sumbangan mengingat karena orang tersebut mampu mempengaruhi keputusan, itu sama saja korupsi cuma bayarnya didepan sebelum jadi. Kalau terpilih, dia jadi nanti mencari duit,'' ucapnya.

Maka, politikus partai Golkar itu menegaskan dana kampanye harus transparan. Bahkan, UU juga sudah mengatur jumlah maksimal pengusaha atau orang yang ingin menyumbang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika