REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebagai upaya mempererat tali silaturahmi di kalangan media massa dan memberikan informasi tentang perkembangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar acara silaturahmi dengan para Pemimpin Redaksi (Pemred) media massa nasional yang tergabung dalam Forum Pemred.
Acara yang dihadiri Kepala BNPT, Komjen Suhardi Alius itu digelar di ruang Bimasena, Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Senin (26/9) malam. Acara silaturahmi tersebut juga dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (purn) Wiranto.
Dalam kesempatan tersebut Menko Polhukam juga memberikan gambaran kepada para pemred media massa nasional mengenai bagaimana bahayanya paham radikal terorisme yang terjadi saat ini agar bisa dicegah jangan sampai menyebar ke masyarakat yang dapat menganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Di acara ini saya bersama dengan menko Polhukam ingin bertemu bersama teman-teman Forum Pemred ini untuk memberikan masukan gambaran situasi bagaimana radikalisme itu di Indonesia yang perlu mengedepankan unsur kewaspadaan,” ujar Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius, MH di sela-sela acara tersebut dalam siaran persnya, Senin.
Dikatakan mantan Kabareskrim Mabes Polri ini, perkembangan radikalisme saat ini sudah pada tahap yang sangat mengkhawatikan karena bukan saja pada variabel seperti kebodohan, kemiskinan atau kekecewaan.
“Tetapi perkembangan radikalisme yang mengarah kepada terorisme ini sudah merambah ke tingkat kalangan intelektual, dimana kalangan intelektual ini sudah mulai terpapar paham radikalisme,” ujarnya.
Untuk itu dengan adanya pertemuan bersama Forum Pemred ini juga memberikan gambaran bagaimana mengantisipasi perkembangan dari pada narapidana tindak pidana terorisme termasuk juga fenomena Foreign Terrorist Fighter (FTF) yang ada di Suriah mengenai bagaimana implikasi-implikasinya
“Karena kalau sampai mereka kembali ke Indonesia bagaimana kita harus bisa mengatasinya. Untuk itu kita sampaikan kepada forum Pemred ini sebagai salah satu peranan penting bagaimana mengemas berita terkait masalah terorisme ini jangan sampai pemberitaan itu nantinya malah menimbulkan sel-sel baru,” ujar pria yang pernah menjadi Kepala Divisi Humas Mabes Polri dan Kapolda Jawa Barat ini.
Jadi dalam pertemuan tersebut dirinya sangat berharap adanya pemahaman dari para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bisa mengemas berita-berita yang terkait radikalisme secara bijak.
“Dalam artian media bisa memikirkan apa dampak ataupun implikasi dari pemberitaan yang berkaitan dengan kasus terorisme, Diharapkan beita yang ditampilkan bisa mereduksi radikalisme di Indonesia yang sangat multi player effect,” ujar alumni Akpol 1985 ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika