Sejumlah warga melakukan aksi jelang penggusuran di pemukiman yang terkena proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). (FOTO : Republika/ Raisan Al Farisi)
Petugas Satpol PP membawa barang warga saat penggusuran di pemukiman proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). (FOTO : Republika/ Raisan Al Farisi)
Petugas Satpol PP merobohkan sebuah rumah saat penggusuran di pemukiman proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). (FOTO : Republika/ Raisan Al Farisi)
Alat berat yang dioperasikan oleh petugas merobohkan sebuah rumah saat penggusuran di pemukiman proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9) (FOTO : Republika/ Raisan Al Farisi)
Petugas Satpol PP mengangkut barang warga saat penggusuran di pemukiman proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). (FOTO : Republika/ Raisan Al Farisi)
Petugas Satpol PP membawa barang warga saat penggusuran di pemukiman proyek normalisasi Sungai Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). (FOTO : Republika/ Raisan Al Farisi)
inline
REPUBLIKA.CO.ID, Aparat Satpol PP-pun mulai bergerak, mereka mengangkut barang-barang warga yang masih tersisa di dalam rumah. Beberapa bangunan semi permanen di bongkar secara manual dengan tenaga manusia. Lainnya menjadi bagian mesin buldozer dan ekskavator.
Pemprov DKI Jakarta kembali menggusur permukiman untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung di Bukit Duri, Jakarta, Rabu (28/9). Dalam periode Agustus hingga September 2016 ini tercatat sudah 313 keluarga pindah ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Bebek di Jakarta Timur. Ditambah dengan 97 keluarga yang sudah lebih dulu direlokasi Januari kemarin, total ada 410 keluarga yang telah pindah.
Sedangkan warga yang belum atau tidak mengambil rusun berjumlah 70 keluarga (54 ada nomor bidang, 16 tidak ada). Penertiban ini tidak berlaku untuk warga yang memiliki sertifikat (dari 13 bidang yang seluruhnya terletak di RW 010 terdapat 11 sertifikat), yang saat ini bukti sertifikatnya sudah diserahkan ke BPN Jakarta Selatan untuk diperiksa.
sumber : Republika
Advertisement