REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Negara-negara di Kepulauan Pasifik mengkritik catatan HAM Indonesia di Papua dan Papua Barat. Mereka menggunakan kesempatan berpidato di Majelis PBB untuk mendesak dilakukannya penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut.

Komentar ini mendapatkan respons yang kuat dari delegasi Indonesia yang mengatakan kritik itu bermotif politik dan dirancang untuk menarik perhatian dari masalah di negara mereka sendiri. Delegasi dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Tuvalu dan Tonga, semua menyatakan keprihatinan atas provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Papua Nugini dan merupakan rumah bagi sebagian besar populasi warga Melanesia.

Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare mengatakan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia di provinsi Papua Barat terkait dengan dorongan untuk memerdekakan diri. "Kekerasan HAM di Papua Barat dan upaya untuk menentukan diri sendiri di Papua Barat adalah dua sisi dari koin,” katanya.

"Banyak laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat menekankan kuat dan melekatnya antara hak untuk menentukan nasib sendiri yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran langsung terhadap hak asasi manusia oleh Indonesia, dan upaya untuk meredakan segala bentuk oposisi."