REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa mengatakan anggaran untuk bantuan korban bencana alam masih mencukupi hingga akhir 2016. Kekurangan dana dapat dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku mitra terkait.
"Jika ada kekurangan dana, akan kami ajukan lewat mekanisme bendahara anggaran bendahara umum negara (BA BUN) 999. Dalam hal ini pemegang BA BUN itu di BNPB," ujar Khofifah di Jakarta, Kamis (29/9).
Pengajuan dapat dilakukan jika Kemensos sudah tidak memiliki dana untuk memberikan bantuan bencana. Adapun pengajuan BA BUN 999 dilakukan melaui BNPB. Dengan demikian, Khofifah menegaskan jika anggaran bantuan bencana tetap mencukupi hingga akhir 2016.
"Anggarannya ada di Kementerian Keuangan. Jika Kemensos kekurangan dana, bisa diajukan melalui BNPB, " katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos), Hari Hikmat, mengatakan penambahan cadangan bantuan logistik bencana alam membutuhkan dana mencapai Rp 50 miliar. Saat ini, dana logistik bencana alam di Kemensos tersisa Rp 10 miliar.
"Pagu pengadaan cadangan logistik bencana alam sebesar Rp 64 miliar. Besaran dana ini didapat dari anggaran sebesar Rp 127 miliar yang mengalami pemotongan. Sementara itu, sisa anggaran untuk penambahan logistik cadangan sebesar Rp 10 miliar," jelas Hari ketika dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (28/9).
Ia menambahkan, untuk menjamin ketersediaan logistik bencana, perlu ada tambahan dana minimal sekitar Rp 50 miliar. Penambahan ini rencananya akan diambilkan dari realokasi anggaran di Kemensos.
"Kami upayakan penambahan dana dapat terpenuhi dari realokasi dan dana hibah dalam negeri," ucapnya.
Dana tambahan salah satunya akan digunakan untuk pengadaan tambahan logistik bencana. Pengadaan logistik tambahan sebanyak 105.000 paket diperkirakan selesai pada akhir Oktober. Hari memaparkan, paket logistik bencana terdiri dari paket permakanan, sandang, family kit, foodware, kidware dan peralatan evakuasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika