Jumat 30 Sep 2016 09:56 WIB

Bank BUMN Siapkan Kredit Sindikasi Rp 4,3 Triliun untuk Palapa Ring Timur

Rep: Satria Kartika Yudha/ Red: Nidia Zuraya
Bank Mandiri dan BNI merupakan bank milik pemerintah.
Foto: Republika
Bank Mandiri dan BNI merupakan bank milik pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank-bank BUMN menyiapkan kredit sindikasi Rp 4,3 triliun untuk membantu pembiayaan proyek pembangunan jaringan fiber optik di kawasan Timur atau Palapa Ring Paket Timur. PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk ditunjuk sebagai lead arranger dalam kredit sindikasi ini.

Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto mengatakan, selain BNI, Bank Mandiri juga sudah menyatakan komitmennya untuk memberikan kredit proyek Palapa Ring Paket Timur. Suprajarto pun akan menawarkan bank-bank lainnya untuk gabung dalam kredit sindikasi.

"Mandiri sudah bilang mau ikut. Mungkin nanti BRI dan yang lain bisa ikut juga," kata Suprajarto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/9) petang.

Suprajarto meyakini, untuk mencari kreditur proyek Palapa Ring tidak sulit. Sebab, proyek ini menjadi salah satu proyek prioritas pemerintah. Pemerintah pun berkomitmen untuk menyelesaikan proyek tepat waktu yakni pada 2019.

Direktur Utama Mandiri Kartiko Wirjoatmojo menegaskan, Mandiri siap menyalurkan kredit untuk proyek Palapa Ring di kawasan Timur setelah sebelumnya memberikan pembiayaan untuk Palapa Ring Paket Barat. "Mandiri akan ikut Palapa Ring Timur. Namun, size-nya belum tahu," ujar dia.

Proyek Palapa Ring Paket Timur merupakan proyek pembangunan jaringan fiber optik yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total paniang kabel serat optik sekitar 8.454 km dan nilai kontrak selama 15 tahun sebesar Rp 14 Triliun.

Proyek Palapa Ring menjadi salah satu upaya pemerintah dalam membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik sebagai tulang punggung bagi sistem telekomunikasi nasionaI yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Proyek ini masuk dalam  Proyek infrastruktur Strategis/ Prioritas Nasional yang tercantum dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016.

Proyek Palapa Ring dilaksanakan dengan skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan iayanan atau availability payment (AP).

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement