REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menginstruksikan anggota dewan dari partainya untuk menolak penganggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat. Setelah sebelumnya mengkritisi kebijakan DPRD Kota Bandung, kali ini Dedi meminta, anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Karawang menolak rencana pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan tersebut.

Dedi mengaku, sudah memerintahkan langsung rencana penolakan ini kepada Ketua Fraksi Golkar DPRD Karawang. Bahkan, larangan tersebut pun sudah disampaikan juga ke Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

"Atas nama kuasa dan cinta kita pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat, dengan ini kami sampaikan agar jajaran fraksi menjaga ruh karya dan kekaryaan," ujar Dedi saat ditemui di kantor DPD Golkar Provinsi Jabar, Kota Bandung, Senin (3/10).

Dedi mengatakan, pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan ini tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Jika wakil rakyat ini benar-benar peduli kepada masyarakat, seharusnya anggota dewan menolak pengadaan mobil dinas yang menggunakan uang rakyat tersebut.

Sehingga, dia meminta, komitmen dewan, khususnya Fraksi Golkar, dalam mengalokasikan anggaran bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas, dalam hal ini warga Karawang.

Perlu diketahui, anggota DPRD Kabupaten Karawang mendapatkan mobil dinas baru yang dibeli dengan menggunakan APBD Karawang yang nilainya mencapai lebih dari Rp 7 miliar untuk sekitar 42 unit kendaraan roda empat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika