REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rilis terbaru oleh World Economic Forum (WEF) terkait terus merosotnya daya saing Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan, Ecky Awal Mucharam menilai sebab penurunan tersebut terus merosotnya dalam dua tahun terakhir.
"Peringatan penurunan daya saing ini menunjukkan bahwa masih belum optimalnya kinerja Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Dengan daya saing yang semakin melemah, saya sangat khawatir, kita akan semakin tersudut dalam persaingan antarbangsa," ujar Ecky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/10).
(Baca juga: JK: Negara Lain Pengaruhi Merosotnya Daya Saing Indonesia)
Laporan Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Report) 2016-2017 oleh Forum Ekonomi Dunia, Daya saing Indonesia kembali turun, dari 138 negara merosot di peringkat ke-37 pada 2015 menjadi peringkat ke-41 pada 2016. Sementara, peringkat daya saing ekonomi Indonesia dalam Global Competitiveness Report 2015-2016 juga turun dari peringkat ke 34 menjadi peringkat 37 dari 140 negara.
"Dalam dua tahun pemerintahan sekarang, Indonesia turun 7 peringkat, dari peringkat ke 34 menjadi peringkat ke 41. Padahal periode sebelumnya, Daya Saing Indonesia terus membaik dari peringkat ke 54 pada tahun 2009 menjadi peringkat ke-34 tahun 2014. Ini menjadi pekerjaan berat dan membutuhkan konsistensi kebijakan dan peningkatan kinerja pemerintah sebagai nahkoda bangsa," jelas Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Dalam Laporan WEF secara keseluruhan, skor Indonesia hanya 5,42. Kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar di Indonesia menurun drastis 20 level dibandingkan tahun lalu (2015) menjadi berada di posisi ke-100. Untuk efisiensi pasar tenaga kerja, Indonesia berada di peringkat ke-108.
Sementara untuk pemanfaatan teknologi, peringkat Indonesia turun enam peringkat menjadi ke-91. Indonesia juga masih tertinggal dari beberapa negara Asia lainnya, seperti Malaysia (25), Korea Selatan (26), China (28), Jepang (8), dan Thailand (34).
Ikuti Whatsapp Channel Republika