REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengkaji beberapa skenario penurunan harga gas untuk sektor industri prioritas agar sektor tersebut memiliki kemudahan dalam penyediaan gas yang dibutuhkan sebagai bahan baku.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk menyesuaikan harga gas, pemerintah akan melakukan pembenahan dalam sektor hulu terlebih dahulu. "Kita benahi sektor hulunya terlebih dulu, termasuk 'cost recovery'. Kita perlu tahu apa yang kita punya dan rencanakan, apa yang bisa kita lakukan di jangka pendek dan menengah," katanya seusai memimpin rapat koordinasi membahas harga gas untuk industri di Jakarta, Selasa (4/10).
Hadir dalam rapat koordinasi ini Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Kelapa Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi. Selain itu, ikut hadir Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Hendi Prio Santoso, dan pejabat kementerian/lembaga terkait.
Darmin mengatakan rapat koordinasi telah mengkaji kemungkinan penurunan biaya investasi (capital expenditure) dan biaya operasional (operational expenditure) karena penyesuaian harga gas ditentukan oleh biaya pembelian gas di sektor hulu. Setelah masalah di sektor hulu selesai, kata Darmin, pembahasan selanjutnya terkait penyesuaian biaya pembelian gas di sektor hilir, seperti tarif transportasi gas (toll fee) dan margin/keuntungan bagi perusahaan niaga gas (margin trader). "Dalam jangka pendek, kita analisa struktur harga di hulu. Setelah urusan hulu, baru kita bicara soal 'margin trader', 'toll fee', dan sebagainya. Ini persoalan yang masih kita bahas," kata Darmin.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan pihaknya membutuhkan solusi dalam waktu dekat untuk membangkitkan kembali kinerja sektor industri pada 2017 hingga 2019, salah satunya dengan menurunkan harga gas. Menurut Airlangga, dengan harga gas di atas 6 dolar AS per MMBTU, maka industri prioritas seperti polyethylene dan polypropylene di sektor kimia, yang bermanfaat untuk membangun sektor substitusi impor, tidak bisa dibangun. "Realitas ini yang harus kita hadapi di tengah-tengah kewajiban membangun kembali industri. Tidak ada jalan lain selain mengurangi harga gas," katanya. Selain masalah di hulu dan hilir, persoalan penurunan harga gas juga terkait dengan distribusi maupun penyaluran gas yang masih membutuhkan pembenahan secara menyeluruh.
Baca juga: Jokowi Ingin Harga Gas Industri di Bawah 6 Dolar AS per MMBTU
Ikuti Whatsapp Channel Republika