REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati (Wabup) Bogor sudah terbentuk. Panlih ini masih dalam kajian apakah 14 hari kerja berlaku sebelum ada calon (Wabup) atau sesudah ada calon.
Namun, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Fraksi PDIP, Saptariyani mengkritisi adanya Panlih karena calon Wabup-nya tidak ada. Ia mensinyalir terlalu banyak kepentingan dalam tarik ulur pemilihan Wabup tersebut.
"Kenapa sampai sekarang kok sepertinya jalan masing-masing antara Bupati dan koalisi. Dari 5.4 juta warga, nyari dua nama (calon) susah? Susahnya di mana? Dibikin susah!" kata dia, kemarin.
Ia mempertanyakan keseriusan Koalisi Kerahmatan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terkait hal ini. Sementara, PDIP yang tidak termasuk dalam koalisi, kata dia, hanya mengembalikan persoalan kepada aturan bahwa tetap pengajuan nama dilakukan oleh koalisi.
Menurutnya, seorang wakil kepala daerah tidak dibutuhkan oleh partai melainkan masyarakat. Ia mengaku sejak dulu tidak pernah mengubah himbauan bahwa persoalan ini harus diselesaikam secepat mungkin. Sebelum Pilkada, seharusnya kursi Wabup sudah terisi.
"Lemahnya penyerapan anggaran bukti masyarakat butuh wakil daerah, sampai anggaran (dana alokasi umum) kita disetop Kementerian Keuangan," katanya menambahkan.
Sedangkan, Ketua HMI MPO Bogor Raya, Fahreza mengatakan, bila sampai Februari 2017, kursi Wakil Bupati (Wabup) Bogor masih juga kosong, pihaknya yang juga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor itu akan menggugat Koalisi Kerahmatan ke PTUN. Fahreza menilai kekosongan kursi Wabup terhitung sejak 18 bulan lalu ini menunjukkan adanya ego politik yang kuat di kalangan elit Pemkab Bogor. Sehingga menyebabkan alotnya mekanisme pemilihan Wabup.
"Permasalahannya di setiap partai koalisi ada ego politik sehingga pengisian wakil bupati menjadi alot. Padahal, mereka punya hak penuh," kata dia, Selasa (4/10).
Dikabarkan, sudah ada beberapa calon yang digadang-gadang, seperti Ade Munawaroh (PPP), Iwan Setiawan (Gerindra), Hidayat Royani (Golkar), Wasto Sumarno (PKS), Momon Parmono (Demokrat), Permadi Adjid (PAN), dan Lilis Sutiarsih (Hanura).
Ikuti Whatsapp Channel Republika