REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menggodok konversi Bank NTB sebaai bank umum syariah. 

Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi telah menerima kunjungan Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat Achmad Soekro di Kantor Pemprov NTB, guna memastikan terbentuknya bank umum syariah tersebut. 

Zainul Majdi mengatakan, konversi Bank NTB merupakw salah satu program yang terus dimatangkan. "Hal ini tentu merupakan sebuah langkah besar dan butuh kesungguhan dari semua pihak dan sekaligus menjadi ladang pembelajaran dalam memastikan keseluruhan informasi yang komperhensif, dan langkah yang matang," ujarnya, Rabu (5/10).

Ia berharap, adanya peralihan sistem bank konvensional menjadi bank syariah, tidak kemudian mengakibatkan adanya kontra produktif dari publik. "Saya percaya bahwa sistem syariah itu lebih baik. Tetapi operasionalisasinya tentu membutuhkan kemampuan dan sinergi manusia, maka disinilah NTB perlu mempersiapkan manusia yang baik, dan SDM yang mumpuni sehingga keyakinan dan kenyataan sejalan," ungkapnya. 

Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Pusat Achmad Soekro menyampaikan,  dengan adanya pengembangan industri perbankan syariah, OJK menyambut baik upaya-upaya pemangku kepentingan yang ingin mengembangkan ekonomi syariah. "Alasannya adalah sejak 2008 lalu, Presiden sudah mencanangkan  Indonesia harus menjadi sentral ekonomi syariah di dunia," paparnya. 

Atas dasar tersebut, Presiden Joko Widodo telah membentuk sebuah Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan diketuai langsung oleh Presiden.Ia menambahkan, OJK menyambut baik, mendukung dan akan siap mengawal beberapa hal dari sisi konversi sebab ini merupakan amanah Undang-Undang.

"Terdapat salah satu pasal di UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mengamanahkan tumbuh kembangnya industri perbankan syariah," katanya menambahkan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika