REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Operasi untuk memindai surat elektronik atau email dari pengguna Yahoo yang dimulai pada 2015 lalu atas permintaan Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan berakhir tahun depan. Program tersebut sebelumnya diminta untuk keperluan badan intelijen di negara itu.

Selama satu tahun belakangan, Yahoo telah memindai surat elektronik dari ratusan juta pengguna mereka untuk mencari informasi spesifik yang diperlukan. Namun, hal itu kemudian menimbulkan perdebatan terkait masalah privasi dan keamanan nasional yang diperlukan di Negeri Paman Sam itu.

Permintaan memindai email pengguna Yahoo pertama kalinya dikeluarkan berdasarkan ketentuan hukum dikenal dalam pasal 702. Hukum itu berlaku hingga 31 Desember 2017, kecuali anggota parlemen AS sepakat untuk memperbaharuinya.

Menurut keterangan Pengadilan FISA, perintah untuk kepentingan keamanan nasional tersebut hanya diminta hanya kepada Yahoo. Namun, ada kemungkinan permintaan itu juga dikeluarkan untuk perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan internet lainnya.

Sementara itu, dalam sebuah pernyataan Yahoo menolak laporan mengenai adanya operasi pemindaian email pengguna mereka. Laporan tersebut diilai sebagai kesalahpahaman.

Baca juga,  Pascapencurian Data, Yahoo Terapkan Fingerprint untuk Android.

"Tidak ada pemindaian email dalam sistem kami seperti isu yang beredar," ujar peryataan Yahoo kepada Reuters, Rabu (5/10).

Salah seorang mantan karyawan Yahoo mengatakan bahwa staf keamanan di perusahaan teknologi itu telah menonaktifkan program pemindaian setelah menemukan berjalannya sistem tersebut. Bahkan, sistem itu juga tidak dipasang kembali sebelum Alex Stamos, mantan petinggi bidang keamanan meninggalkan Yahoo tahun lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika