Kemenpora: Izin Kongres PSSI Harus Mengacu Rekomendasi Pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengungkapkan, izin dari pihak kepolisian atas penyelenggaran Kongres PSSI memang harus mengacu rekomendasi pemerintah. Juru Bicara Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan, rekomendasi dari kementeriannya meminta agar Markas Besar (Mabes) Polri hanya memberikan izin penyelenggaraan jika Kongres PSSI digelar di Yogyakarta.

“Mabes (Polri) memang harus tetap tunduk kepada rekomendasi Kemenpora,” ujar Gatot, ditemui wartawan di kantor Kemenpora, Jakarta, Jumat (7/10). Akan tetapi, diterangkan olehnya, izin formal dari Mabes Polri tentang pelaksanaan Kongres Tahunan PSSI, belum ada di meja kementeriannya.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel), Komisaris Besar Polisi Frans Barung Mangera menyatakan, Kongres Tahunan PSSI tidak dilaksanakan di Makassar. Alasannya, Mabes Polri telah mengeluarkan izin kongres di Yogyakarta. “Sudah keluar (izinnya) dari Mabes. Di Yogya,” kata Frans, kepada Republika, Jumat (7/10).

Gatot menerangkan, komunikasi terakhir dengan Mabes Polri, pada Jumat (7/10), memberikan harapan penyelenggaraan Kongres Pemilihan mengikuti saran pemerintah. "Kalau sejauh ini, posisi saat ini Kongres PSSI mengarah ke Yogjakarta," sambung dia.

Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 11 Agustus lalu, sudah memutuskan tuan rumah Kongres Tahunan akan digelar di Makassar. Kongres Pemilihan tersebut, diputuskan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) pada 3 Agustus lalu yang menjadwalkan Kongres Tahunan digelar pada 17 Oktober mendatang. Tapi, pada 9 September, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta, lokasi kongres dipindah.

Surat bernomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 tersebut, mendesak Exco PSSI menganulir keputusan tuan rumah Makassar dan meminta gelaran Kongres Tahunan dilaksanakan di Yogyakarta. Surat itu juga menegaskan, keengganan Menpora Imam memberikan rekomendasi apabila PSSI tetap mengadakan kongres di Tanah Bugis.