REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati mengingatkan media massa untuk tidak menampilkan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). SARA dinilainya akan membahayakan dalam pemberitaan pilkada serentak 2017.
"Saya ingin media menggarisbawahi boleh saja media, barangkali seperti pemilihan presiden ada nuansa keberpihakan, tapi jangan sampai, saya ingat sekali seperti waktu itu ada Tabloid Obor, di mana isu SARA sudah sangat berjangkit," ujar Megawati di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, Senin (10/9).
Megawati mengatakan terkait Pilkada 2017, media tidak boleh menampilkan isu SARA. Saat ini menurut Megawati, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mulai ada gejala menampilkan isu SARA secara terus-menerus.
"Padahal dasar negara kita empat pilar, terutama Pancasila. Pancasila mengajarkan toleransi agama, ras, dan sebagainya. Kalau media ikut-ikutan melakukan seperti demikian (SARA), maka sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia yang sekarang berjalan dengan baik," ujar Megawati.
Megawati mengulas ketika dirinya menjabat Wakil Presiden RI di awal reformasi, terjadi konflik di daerah timur Indonesia yang diakibatkan isu SARA. Menurut dia, isu SARA kerap tidak berbobot namun dapat memecah-belah persatuan bangsa.
Oleh karena itu, Megawati meminta media massa memberitakan program-program para cagu dan cawagub, khususnya di Pilkada DKI Jakarta. "Maka saya harap media bisa membantu sosialisasi program-program. Yang lain kan belum ada bukti. Bukan saya membela pak Ahok dan Pak Djarot, tapi program-program pak Ahok dan Pak Djarot perlu ditampilkan karena kita perlu bukti," kata Megawati.