REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyarankan, sebagai pemimpin, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mestinya mengayomi warga dan mendinginkan suasana menjelang Pilkada DKI. Bukan semakin arogan dalam sikap dan perkataan.
Karena itu, seharusnya Ahok meminta maaf, bukan sebaliknya, malah memperkeruh suasana dengan mengatakan bahwa yang mempergunakan Ayat 51 Surat Al-Maidah itu adalah rasis dan pengecut.
"Ini sungguh sikap yang tidak arif dan bijak seorang pemimpin daerah. Bukannya menyelesaikan masalah, malah memperkeruh keadaan," kata Jazuli, dalam keterangan persnya, Senin (10/10).
Untuk menyelesaikan polemik pernyataan Ahok tersebut, Jazuli mendukung langkah sejumlah pihak dan ormas untuk menempuh jalur hukum dan mendorong kepolisian memproses dan menegakkan hukum secara adil.
"Menempuh jalur hukum adalah cara terbaik. Polisi harus responsif dan memprosesnya secara adil agar suasana tetap terjaga dan kondusif," ungkap Jazuli.
Terkait proses demokrasi di Ibu Kota yang saat ini berjalan memanas, Fraksi PKS mengimbau agar Pilkada harus berjalan secara fair sejalan dengan prinsip demokrasi. Jangan ada money politic intimidasi, dan politisasi birokrasi dengan mempengaruhi, menekan, dan mengerahkan aparat birokrasi dalam pemenangan.
Selain itu, lanjut dia, kandidat tidak boleh terjebak apalagi dengan sengaja mengeksploitasi isu SARA terlebih yang mengarah penistaan agama atau kitab suci tertentu. ''Pemimpin atau calon pemimpin harus menunjukan kedewasaan, kearifan dan kebijaksanaan dalam bersikap dan berkata-kata,'' ujar anggota Komisi I DPR tersebut.
Jazuli juga meminta penyelenggaraan Pilkada dan aparat penegak hukum harus bersikap independen dan imparsial, tidak memihak pada kontestan tertentu, serta menegakkan aturan dan hukum secara konsekuen dan adil.
Ia menambahkan, masyarakat jangan mudah memprovokasi dan terprovokasi. Berikan dukungan dan pilihlah kandidat secara objektif dan rasional berdasarkan rekam jejak dan program-programnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika