REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekspektasi tinggi langsung disematkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada Kepala Pusat Informasi dan Humas (Pinmas) yang baru, Mastuki. Menurutnya, Kepala Pinmas harus dapat menjadi juru bicara yang baik bagi Kementerian Agama.
"Saya perlu menggarisbawahi, bahwa sistem informasi dan kehumasan harus disadari sebagai elemen strategis organisasi. Sehingga, tidak bisa ditangani secara parsial dan sporadis. Kepala Pusat Informasi dan Humas adalah juru bicara dan public relation Kementerian," kata Lukman, kemarin.
Salah satu pejabat tersebut adalah Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenag. Mantan Kasubdit Kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendis, Mastuki dipercaya sebagai Kapinmas baru setelah selama kurang lebih empat bulan posisi itu ditempati Syafrizal selaku pejabat sementara yang juga Kabiro Umum.
"Untuk itu, Kepala Pinmas bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem informasi secara benar dan akurat, merespons isu-isu aktual keagamaan, menerjemahkan kebijakan ke dalam bahasa media dan dalam batas tertentu, harus bisa memainkan peran pembentukan opini sesuai kaidah yang dibenarkan," kata Lukman.
Selain Kapinmas, Menag juga melantik tiga pejabat eselon II Pusat, yaitu: Sekretaris Ditjen Bimas Hindu, Direktur Pendidikan Agama Islam pada Ditjen Pendis, dan Direktur Urusan Pendidikan Agama Buddha pada Ditjen Bimas Buddha. Pada kesempatan yang sama, dilantik juga 2 Kepala Biro UIN/IAIN, satu Ketua STAIN, dan 8 Kepala Kanwil Kemenag Provinsi.
Kepada Kakanwil baru, Menag meminta, agar masing-masing dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan keagamaan. Terlebih, pada fungsi yang menjadi ujung tombak dan etalase Kemenag, seperti pelayanan nikah sesuai fungsi KUA sebagai Unit Pelayanan Teknis, Ditjen Bimas Islam, pemberdayaan zakat, wakaf, manasik haji, serta kerukunan umat beragama di tataran akar rumput. "Integritas KUA yang bersih dan melayani, serta pelayanan kursus bimbingan pranikah, saya minta menjadi perhatian seluruh Kakanwil," ucap Menag.
Ikuti Whatsapp Channel Republika