REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau politisi, utamanya yang masuk kontestan Pilkada langsung 2017 mendatang, untuk mengedepankan nilai-nilai kebangsaan.
"Jangan hanya demi kekuasaan kemudian menabrak nilai-nilai luhur yang ada, jadi kekuatan politik selain berebut kekuasaan yang fair dan demokratis tapi juga harus punya tanggung jawab moral politik yang bermartabat," ujarnya usai peletakan batu pertama pembangunan kampus utama UAD Yogyakarta, Rabu (12/10).
Menyoroti panasnya iklim politik menjelang Pilkada terutama di Jakarta, Haedar hanya mengatakan jika ada problem dan sengketa politik harus diserahkan melalui jalur hukum. Hal ini menurutnya penting karena lebih bisa obyektif dan demokratis.
"Siapapun, yang berperkara harus diselesaikan di koridor hukum dan itu kita hormati. Aparat hukum juga harus profesional dan obyektif. Jangan dicampuradukkan sentimen sosial keagamaan yang justru berpotensi menambah konflik," ujarnya.
Saat ini, kata dia, bangsa Indonesia berada berada dalam fase Pilkada tahap kedua yang akan dilaksanakan serentak pada Februari 2017 mendatang. "Akibatnya politik selalu pro dan kontra. Selalu ada kontroversi tergantung siapa untuk kepentingan apa, tujuan apa dan bagaimana, tidak ada politik yang lurus dan utuh. Tarik menarik akan terus terjadi dan semakin memanas pada kampanye hingga Februari 2017 nantio," ujarnya.
Meski begitu, pihaknya meminta keluarga besar Muhammadiyah untuk tidak ikut larut dalam hal tersebut sehingga terjebak didalamnya. Warga Muhammadiyah diminta menjaga jarak dengan memngambil jalan tengah sebagai sikap terbaik.
"Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakat, kita sudah kenyang dengan pengalaman panjang dengan rezim dan politik apapun. Dalam konteks ini warga Muhammadyah jangan melampaui posisi Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dakwah," katanya.
Karenanya, Haedar menghimbau seluruh warga Muhammadiyah tetap istiqomah di garis khithoh Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Haedar juga meminta agar warga Muhammadiyah tidak membawa nama Muhammadiyah atau amal usaha dan organiksasi otonom untuk kepentingan politik praktis.
"Saya juga berharap warga Muhammadiyah menghindari konflik dan anarki serta mengedepankan ukhuwah kebersamaan, dan bekerjasama dengan golongan manapun untuk membangun bangsa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika