Kamis 13 Oct 2016 16:44 WIB

Pemerintah Belum Sikapi Usulan Tarif Pajak Turun Pasca-Amnesti

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nur Aini
Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Jakarta Selatan, Senin (19/9).
Foto: Antara/ Yudhi Mahatma
Petugas melayani wajib pajak untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan amnesti pajak (tax amnesty) di Help Desk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak I, Jakarta Selatan, Senin (19/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum memberikan sikap atas usulan adanya keringanan tarif pajak kepada pengusaha yang sudah ikut program amnesti pajak. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengaku, hingga saat ini belum ada pembicaraan mengenai hal tersebut baik di internal Kemenkeu atau dengan pelaku usaha.

Pemerintah, kata dia, masih fokus pada penerimaan pajak untuk tahun ini sekaligus penerimaan dari program amnesti pajak yang masih menyisakan periode kedua dan ketiga hingag Maret 2017 mendatang. "Saya belum bisa bicara itu. Belum ada (pembahasan). Yang jelas, amnesti pajak ini salah satunya berguna menambah basis pajak untuk ke depannya," ujar Ken, di Jakarta, Kamis (13/10).

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan bahwa pada dasarnya pemerintah menerima masukan dari pelaku usaha dan wajib pajak terkait kebijakan yang dijalankan dalam amnesti pajak. Yoga menyebutkan, pemerintah akan fokus untuk menggenjot dana repatriasi yang hingga saat ini masih tercatat sebesar Rp 143 triliun.

"Pada intinya pemerintah menerima masukan. Sepanjang ada dalam koridor UU Amnesti Pajak tentunya akan ada pertimbangan," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement