REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Pengesahan Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB (UNESCO) mengenai Yerusalem adalah pesan jelas kepada Amerika Serikat dan Israel, kata seorang pejabat senior Palestina pada Kamis (13/10).
"Keputusan internasional yang menentang pendudukan Israel dan kebijakannya adalah pesan jelas masyarakat internasional tidak menerima dilindunginya pendudukan dan diciptakannya status kekacauan serta ketidakstabilan," juru bicara Presiden Pemerintah Palestina Nabil Abu Rdeinah mengatakan di dalam satu pernyataan resmi.
Abu Rdeinah menyeru AS agar mengkaji kebijakan kelirunya yang mendorong Israel mempertahankan pendudukannya atas wilayah Palestina. Ia juga mengatakan upaya itu adalah pesan jelas kepada Israel bahwa negara tersebut harus mengakhiri pendudukannya dan mengakui Negara Palestina dengan Yerusalem Timur, termasuk tempat suci Islam dan tempat Kristen, sebagai ibu kotanya.
"Israel harus mengakhiri kebijakannya terhadap rakyat Palestina, yang hanya memberi sumbangan bagi suasana negatif ketidakstabilan dan kebijakan ini tentu saja ditolak oleh masyarakat internasional," kata Abu Rdeinah.
Pada Kamis pagi, UNESCO mengesahkan upaya gabungan Palestina-Arab yang menolak setiap kaitan atau hubungan antara rakyat Yahudi dan tempat-tempat suci serta lokasi di Yerusalem, demikian laporan Radio Public Israel.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut baik resolusi tersebut, dan mengatakan di dalam siaran pers surel itu adalah kemenangan penting buat rakyat Palestina dan mereka yang terus melindungi Masjid Al Aqsa.
Rakyat Palestina ingin Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel pada 1967 menjadi ibu kota negara. Sedangkan Israel berkeras Yerusalem yang bersatu adalah ibu kota abadi Israel.