REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menggelar diskusi kerukunan umat beragama menjelang Pilkada, Jum'at (14/10) di Gedung Kementerian Agama. Hasilnya, semua tokoh lintas agama sepakat Pilkada di Indonesia harus didasari kerukunan.
"Bangsa kita dibentuk karena perbedaan, jangan karena perbedaan kita jadi terpisah," kata Mayjen (Purn) Sang Nyoman Suwisma, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Senada, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Henriette Tabita Hutabarat Lebang, mengatakan peranan dari agama adalah sebagai sumber moral kehidupan. Karenanya, ia merasa penting mendampingi umat memilih yang benar dan baik, termasuk di dalam proses Pilkada.
"Semoga semua umat beragama bergandengan tangan untuk mewujudkan demokrasi yang semakin kuat," ujar Henriette.
Hal serupa disampaikan Ketua Widya Sabha Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Suhadi Sendjaja, yang mengingatkan Indonesia memang terdiri dari banyak ras, suku, agama dan golonga. Maka itu, perbedaan yang ada harus jadi kekuatan konstruktif, yang dilandasi dengan keyakinan agama.
"Agama harus jadi sumber inspirasi landasan moral dan etik memperkuat Indonesia," kata Suhadi.
Selain itu, tokoh-tokoh majelis lintas agama memang sepakat kalau Pilkada merupakan proses yang akan membawa Indonesia ke kehidupan yang lebih baik. Untuk itu, pelaksanaan Pilkada memang harus didasari kerukunan, sehingga dapat membawa sinyal postifi di masa yang akan datang.
"Pilkada untuk kesejahteraan rakyat dan pendidikan, itu harus dijaga untuk generasi penerus nanti," ujar Uung Sendana Linggaraja, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin).
Ikuti Whatsapp Channel Republika