REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mogok kerja yang telah berlangsung selama lima hari oleh nelayan, buruh, dan anak buah kapal (ABK) berdampak luas khususnya bagi para pemindang yang kekurangan pasokan ikan.

Ketua Paguyuban Pemindang Ikan Winarso mengungkapkan kapal ikan tidak melaut karena perijinan kapal yang tidak selesai berbulan-bulan. Pabrik dan cold storage tutup karena tidak kuat menanggung kenaikan tarif sewa lahan sebesar 450 persen lebih. Ini menjadi masalah dalam sistem kemaritiman Indonesia.

"Kami minta Perum Perindo memberikan solusi bagaimana agar kami bisa tetap bekerja. Kalau bahan baku tidak ada, bagaimana bisa kami buat ikan pindang. Sementara konsumen se-Jabodetabek dan Jabar sangat membutuhkan ikan pindang," kata Winarso dalam pertemuan dengan Perum Perindo, Jumat (14/10) dalam keterangan tertulisnya.

Perkumpulan Pedagang Ikan Pindang (PPIP) yang jumlahnya ribuan, menilai aksi mogok kerja di Pelabuhan Muara Baru sangat berdampak pada usaha mereka. PPIP yang anggotanya kebanyakan pedagang menengah dan kecil sangat bergantung kepada Pelabuhan Muara Baru.

"Sebanyak 90 persen pedagang ikan pindang di Jabar dan Jabodetabek bahan bakunya dari Pelabuhan Muara Baru. Selain harganya murah, jenis ikannya lebih lengkap dibanding pelabuhan lainnya," ujar Hasto, salah seorang pedagang ikan pindang yang membawahi 40 pengecer di pasar Kramat Jati.

PPIP juga meminta Perum Perindo untuk segera mengambil langkah yang bijaksana agar perusahaan perikanan dan cold storage kembali beroperasi. Sebab, jika mogok terus berlanjut, pedagang ikan pindang akan kesulitan mencari bahan baku

Hal yang sama disampaikan Indra, pedagang ikan pindang yang membawahi 25 pengecer di Pasar Minggu. "Pendapatan kami turun hingga 50 persen. Kalau biasanya kami dapat Rp 1 juta sampai Rp 4 juta, sekarang tinggal separohnya‎. Kalau bahan baku kosong, terpaksa kami harus mencari di luar Jawa, tambah berat lagi beban kami, harapan kami bapak Presiden segera lihat kondisi kami di lapangan",  ujar Indra.

Dalam pertemuan itu PPIP juga meminta izin untuk membuka kantor cabang di Pelabuhan Muara Baru. Oleh Perum Perindo, PPIP dimintakan membuat proposal. Perum Perindo juga membuka kesempatan untuk berdialog kembali dengan perusahaan perikanan soal sewa lahan Rp 365 ribu. Bila sewa lahan dirasa memberatkan, Perum bersedia membahasnya dengan perusahaan untuk mencari angka yang pas.

Amri Amrullah

Ikuti Whatsapp Channel Republika