REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap berbagai ormas masyarakat yang melakukan demonstrasi dan unjuk rasa terhadap pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Jumat (14/10) patut diapresiasi. Sebab, meskipun jumlah massa cukup banyak, namun demo berjalan tertib.
"Tidak ada yang anarkistis sehingga tidak ada konflik dengan aparat keamanan," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada Republika.co.id, Ahad (16/10).
Menurut dia, hal tersebut bisa terjadi karena aparatur keamanan menghargai massa yang menyampaikan aspirasi. Di sisi lain, massa pendemo percaya pada Polri akan memproses kasus tersebut dengan serius.
Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Ari Dono Sukmanto sudah menyatakan akan memproses laporan masyarakat dalam kasus Ahok. "Melihat perkembangannya kasus ini sudah berjalan prosesnya. Pelapor dan sejumlah saksi sudah dimintai keterangan," kata Neta.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 15 ribu anggota massa yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat (ormas) Islam melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sekitar pukul 13.00 WIB.
Demo tersebut dilakukan untuk menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
Baca juga, Ribuan Demonstran Mulai Bergerak Tuntut Ahok Diproses Hukum.
Untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, ribuan aparat kepolisian pun disiagakan untuk mengamankan beberapa lokasi yang akan didatangi massa aksi, di Monas, Patung Kuda depan Gedung Indosat, di Masjid Istiqlal, dan juga di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Sedikitnya, ada sebanyak 8.000 personel kepolisian yang disiagakan agar unjuk rasa yang dilakukan ormas gabungan dari beberapa daerah seperti Jakarta dan Banten itu berjalan lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika