REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) memastikan tidak ada tekanan atas pernyataan sikap mereka terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sikap MUI pun tidak ada kaitannya dengan ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta 2017.
"Pernyataan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada umat, guna melindungi umat dari pemahaman yang menyimpang," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan kepada Republika.co.id, Ahad (16/10).
Dia mengatakan, salah satu tugas MUI adalah untuk melindungi umat Islam dari pemahaman yang menyimpang seperti terkait kasus Ahok dan surah al-Maidah ayat 51 yang terjadi di Kepulauan Seribu, beberapa waktu lalu.
Dia pun bersyukur dan mengapresiasi aksi unjuk rasa organisasi massa (ormas) Islam dan kelompok masyarakat lainnya terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok. Pasalnya aksi yang dilakukan di depan Balai Kota DKI Jakarta itu berjalan damai dan tertib.
"Hal ini merupakan watak ajaran Islam tunduk, putuh, taat atas perintah Allah, serta saling selamat menyelamatkan untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat," ujar Amirsyah.
Seperti diberitakan sebelumnya, sekitar 15 ribu anggota massa yang tergabung dalam beberapa ormas Islam melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sekitar pukul 13.00 WIB. Demo tersebut dilakukan untuk menyikapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok terkait surah Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
Untuk mengamankan unjuk rasa tersebut, ribuan aparat kepolisian pun disiagakan untuk mengamankan beberapa lokasi yang akan didatangi massa aksi, di Monas, Patung Kuda depan Gedung Indosat, di Masjid Istiqlal, dan juga di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kantor Balai Kota DKI Jakarta.
Sedikitnya, ada sebanyak 8.000 personel kepolisian yang disiagakan agar unjuk rasa yang dilakukan ormas gabungan dari beberapa daerah seperti Jakarta dan Banten itu berjalan lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika