REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Siti Qomariyah meminta kepada pemerintah pusat, segera membayar utang atau kurang bayar dana bagi hasil (DBH). Dana itu masih tertunggak sejak 2014 dengan total Rp 336,6 miliar.
"Utang yang harus dibayar sebesar itu merupakan anggaran kurang bayar DBH 2014 senilai Rp 172,7 miliar, kemudian kurang bayar DBH triwulan IV 2015 dengan nilai Rp 163,9 miliar," ujar Qomariyah di Samarinda, Ahad (16/10).
Provinsi Kaltim, lanjutnya, sedang mengalami devisit anggaran sehingga banyak proyek yang sudah direncanakan tidak bisa dikerjakan akibat tidak adanya keuangan daerah. Pemerintah harus segera membayar sisa kurang bayar tersebut.
Apabila sisa kurang bayar DBH bisa segera dilunasi, maka sejumlah kegiatan bisa dilakukan, termasuk Pemprov Kaltim yang masih mencarikan dana talangan sekitar Rp 324 miliar untuk membiayai sejumlah kegiatan. "Pemerintah pusat masih punya utang ke kita Rp 336,6 miliar, sementara kita pusing mencari dana talangan yang nilainya di bawah anggaran yang belum dilunasi pusat, jadi seharusnya kita teriak untuk segera dilunasi kurang bayar DBH tersebut," lanjutnya.
Ia melanjutkan, akibat dari minimnya keuangan daerah, hal ini sudah terasa hingga pertumbuhan ekonomi yang menurun lantaran daya beli masyarakat sangat rendah. Karna itu, kurang bayar DBH merupakan jawaban jangka pendek sambil Pemprov Kaltim harus kreatif menggali berbagai sumber pendapatan asil daerah (PAD).
Ia juga menyoroti ketegaan pemerintah pusat yang beberapa kali memotong dana transfer atau DBH migas untuk Provinsi Kaltim yang merupakan daerah penghasil. Padahal daerah lain yang bukan penghasil migas tidak dipotong, bahkan ada yang dana transfernya ditambah di awal tahun APBN 2016.
Sementara untuk Kaltim, pemangkasan mata anggaran dalam APBD 2016 sudah tiga kali dilakukan akibat terus berkurangannya DBH. Pada awal 2016 Pemprov Kaltim melakukan kebijakan rasionalisasi belanja sebesar 35 persen,
kemudian pemangkasan anggaran kegiatan yang didanai melalui dana alokasi khusus (DAU). Selanjutnya, kebijakan pemerintah pusat memotong dana transfer secara nasional juga membuat Pemprov Kaltim kembali memangkas anggaran Rp 1,57 triliun.
"Saya rasa ada kejanggalan di sini. Butir ketiga Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran. Untuk membangun Indonesia pinggiran berarti dibutuhkan dana transfer, tapi anehnya dana transfer terus dipotong, terus kita mau bangun pakai apa," kata politisi PAN ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika