REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Program Solidaritas Perempuan (SP) Puspa Dewi menilai, selama ini kebijakan pemerintah kurang berpihak pada perempuan. Bahkan, ia menyebut, belum ada kebijakan yang sepenuhnya melindungi atau mengakui peran perempuan dalam kehidupan.

"Pengakuan terhadap mereka. Kalau ada kebijakan atau program mereka tak pernah diajak. Mereka belum diakui," kata Dewi di Jakarta, Ahad (16/10).

Ia mencontohkan, pembangunan infrastruktur yang kurang berpihak pada perempuan, yakni reklamasi. Menurutnya, reklamasi berdampak pada tergusurnya kehidupan perempuan nelayan di lokasi tersebut.

"Mereka tak pernah ditanyai atau diminta pandangannya, apakah ini akan mendukung kondisi mereka atau tidak," ujar dia.