REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui adanya keterlambatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun rumah susun (Rusun). Hal ini terjadi setelah beberapa kontraktor diberhentikan karena tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP).

"Pasang fondasi, semua kerja gak benar, kami batalkan. Tahun depan baru lebih banyak," ujar Ahok di Balai Kota, Senin (17/10).

Ahok mengatakan kontraktor sebelumnya tidak bekerja secara profesional. Ia menilai kondisi pengecoran dan besi dalam tembok kurang begitu baik dipasang.

"Ada tembok yang besinya gak kuat dia goyang, macam-macam.  Itu kalau diteruskan satu tahun bocor. Nah mereka selalu ancam kita kan: Anda terlambat dapat rusun atau Anda mau terima kami? Saya bilang saya lebih baik gak ada rusun. Karena kalau ada rusun bocor berat perbaikannya," katanya.

Selain itu, Ahok juga memaparkan ada beberapa rusun yang pembangunannya bermasalah. Rusun tersebut disebut-sebut adalah Rawa Bebek, Pulo Gebang

"Saya gak tahu, sudah diperiksa kok kita (punya rusun), rusun Marunda juga," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika