REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM - Sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) Israel, B'tselem, bersumpah untuk terus melanjutkan perlawanan terhadap aksi kependudukan Israel di tanah Palestina. Pemimpin B'tselem, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap Israel.
B'tselem mengadakan pertemuan dengan American Friends and Peace Now, badan Israel yang berafiliasi dengan Amerika Serikat (AS) dalam gerakan antikependudukan, pada Jumat (14/10) lalu. Direktur eksekutif B'tselem, Hagai El-Ad, mengatakan pertemuan itu dilakukan untuk memperingati 50 tahun kependudukan Israel di Palestina, sejak 1967.
"Hak-hak Palestina harus diwujudkan, kependudukan harus berakhir, Dewan Keamanan PBB harus bertindak, dan sekarang waktunya," ujar dia, dikutip dari The Independent.
Pada Sabtu (15/10), Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh kelompok B'tselem menyebarkan informasi palsu. Ia memerintahkah agar organisasi B'tselem dihapuskan dari daftar organisasi Israel.
Menurut Netanyahu, kependudukan bukan akar penyebab konflik Israel dengan Palestina. Ia mengatakan, serangan terhadap Israel dilakukan Palestina jauh sebelum Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem timur pada 1967. "Konflik berakar karena penolakan Palestina untuk mengakui negara Yahudi di perbatasan," ujar Netanyahu.