REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ali Munhanif berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terus mengawasi pelaksanaan otonomi daerah. Menurutnya, dalam otonomi daerah gubernur adalah kaki tangan pemerintah.

"Bagaimana dalam otonomi daerah itu Presiden Jokowi ikut andil dalam pembangunan daerah-daerah tertinggal," kata Ali dalam diskusi "Menagih Nawacita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" di Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (20/10).

Sebagai contoh, kata dia, Banten adalah salah satu provinsi yang memiliki keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur. "Padahal jarak tempuh hanya sekitar 2-3 jam dari pusat kota. Itu yang juga harus menjadi tugas pemerintahan Jokowi-JK ke depan," tuturnya.

Menurut Ali, apa yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah bagaimana ke depan dapat mencapai Indonesia sentris dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto dalam kesempatan yang sama mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK dalam dua tahun dapat membangun sarana dan prasarana dari pinggiran.

"Jalan, jembatan, waduk, irigasi telah dibangun bahkan di Papua yang selama ini bensin Rp30 ribu sekarang jadi Rp6 ribu. Jadi, ini bukan hanya Jawa sentris tetapi juga Indonesia sentris," ucap Sidarto. Menurut dia, dengan banyaknya pembangunan sampai pelosok seperti pelabuhan, bandara, jalan tol dan lain sebagainya maka diharapkan pemerintah dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika