REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon mengkritisi pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Menurutnya, selama dua tahun berkuasa tak ada pencapaian yang berarti di berbagai sektor, terutama perekonomian.

Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mendapat pekerjaan. Sehingga apa yang dirasakan rakyat Indonesia selama dua tahun adalah penderitaan khususnya masyarakat bawah. “Rata-rata  masyarakat menjawab hidup di zamannya Pak Jokowi sangat susah. Lalu mereka juga menjawab, mendapatkan pekerjaan juga lebih sulit,” keluh wakil ketua Partai Gerindra itu, saat menjadi nara sumber diskusi, di Komplek Parlemen, Kamis (20/10).

Padahal, kata dia, pemerintah dibawah komando Jokowi-Jusuf Kalla tengah menggalakkan infrakstruktur. Namun sangat disayangkan pembangunan infrastruktur yang jor-joran tak berdampak langsung kepada rakyat kecil. Bahkan, kedalaman kemiskinan rakyat kecil Indonesia sangat dalam.Tak hanya itu pertumbuhan ekonomi juga buruk. “Menteri Perekonomian kita juga pernah mengatakan, kita sedang dalam kondisi jobless grow,” tambahnya

Selain sektor perekonomian yang buruk, Fadli Zon juga menilai kedaulatan negara Indonesia dianggap tidak berwibawa oleh negara lain. Sebagai contoh, Fadli Zon menyampaikan adanya penyampaian negara lain agar Papua merdeka.

Lalu, seringnya Warga Negara Indonesia (WNI) disandera oleh kelompok Abu Sayyaf pada masa pemerintahan Jokowi-JK, dan pemberian bebas visa yang merugikan. “Kalau kita negara yang berdaulat, negara-negara yang kita kasih bebas visa, memberikan juga bebas visa untuk kita,” ucapnya.

Di samping mengkritisi kedaulatan bangsa, Fadli Zon mengomentari pemerintah yang kerap mengintervensi Partai Politik (Parpol) dalam negeri. Salah satunya adalah kasus perpecahan PPP yang hingga saat ini masih terbelah antara kubu Muhammad Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz.

Begitu juga dengan Partai Golkar sebelum bergabung dengan pemerintah. “Secara keseluruhan dua tahun pemerintahan Jokowi harapan dan kenyataan sangat jauh. Banyak diskriminasi dalam kasus besar itu didiamkan, yang kecil diangkat,” kata Fadli Zon.

Ikuti Whatsapp Channel Republika