REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Masyarakat di daerah rawan bencana alam dinilai harus mempunyai pengetahuan seputar mitigasi bencana. Menurut Kepala Bidang Komunikasi Proyek Adaptasi Perubahan Iklim dan Kelangsungan (APIK) dari USAID Sheila Kartika, masyarakat jangan hanya dipandang sebagai korban bencana.

Namun, mereka harus diberdayakan agar tahu mitigasi dan penanganan pascabencana. Kritik ini menyusul pengumuman Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru saja menetapkan Kabupaten Malang sebagai kabupaten rawan bencana 12 Oktober lalu.

"Bicara bencana hidrometeorologi jangan cuma bicara penanganan bencana tapi banyak yang harus dikerjakan untuk menghadapi dan pascabencana, misalnya soal tata ruang," kata Sheila dalam diskusi bertajuk Belajar dari Bencana: Koordinasi Efektif Antar Lembaga untuk Memperkuat Ketangguhan Daerah, pada Kamis (20/10) di Malang.

Menanggapi penetapan status dari pemprov tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang telah menerapkan siaga darurat banjir. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang Joni Samsulhadi mengatakan ada enam kecamatan yang menjadi wilayah pemantauan intensif. Keenam kecamatan tersebut merupakan wilayah yang rentan terjadi banjir dan tanah longsor.

Enam kecamatan yang dipantau serius meliputi Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Ampelgading, Pujon, Ngantang, dan Kasembon.

Apel seribu relawan akan digelar pada 25 Oktober mendatang di Desa Pujiharjo yang terletak di Kecamatan Tirtoyudo. "Gerakan ini tak hanya sekadar aksi bersih-bersih sungai Tundo namun juga menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga keberlangsungan sungai," jelas Joni pada Kamis (20/10) di Malang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika