REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan bebas visa yang diberikan pemerintah tidak hanya memberikan dampak terhadap industri pariwisata tanah air, tapi juga di dunia medis. Kini banyak warga negara asing yang memilih Indonesia sebagai tujuan medis.
Dr Deby Vinski Presiden Badan Akreditasi Anti-Aging Dunia atau World Council of Preventive Medicine (WOCPM) mengatakan, Vinski Tower yang merupakan pusat anti-aging dunia semakin diminati. Sejak dibuka pertama pada Juli 2016 lalu, minat pengunjung terutama warga negara asing semakin tinggi.
"Karena memang kebijakan bebas visa ataupun visa on arrival sangat membantu," ujar Deby Vinski usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (20/10) malam di rumah dinas Wapres, Menteng.
Deby mengatakan Vinski Tower dilengkapi dengan berbagai fasilitas perawatan dan terapi yang didukung oleh dokter-dokter ahli dari berbagai negara di dunia.
"Saya memang ingin berkontribusi kepada negara lewat kemampuan saya di industri anti-aging. Vinski Tower sebagai destinasi pilihan dari medical tourism," kata dia.
Guna meningkatkan hal tersebut, Deby Vinski terus memperkenalkan Vinski Tower terutama terhadap 76 negara anggota WOCPM.
"Bahkan Rusia sudah menyatakan akan melakukan pengembangan penelitian Peptides yang dapat membantu mengatasi kerusakan DNA di Indonesia, di Vinski Tower," ujarnya.
Hal tersebut juga tidak lepas dari keberhasilan Deby Vinski yang menyelesaikan disertasi S3 di Saint Petersburg Institute Bioregulation and Gerentology, Rusia. Dalam disertasi berjudul "Study of the Effect of Peptides on the Functional State of Skin Cells" Deby berhasil menyabet predikat Cum Laud.
"Rencananya penelitian dimulai tahun depan," kata dia.
Sementara Jusuf Kalla yang juga Penasehat World Council of Preventive Medicine (WOCPM) menyambut baik perkembangan positif yang ada. Ia pun berharap keberadaan pusat anti-aging dunia di Indonesia dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Semoga sukses, karena tahun depan perkembangan teknologi (bidang medis) akan berkembang pesat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika