REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, bahwa kementerian yang saat ini dipimpinnya, baru memiliki 13 balai diklat yang menjadi sarana peningkatan kompetensi guru. Dengan jumlah guru madrasah yang banyak, maka keberadaan balai diklat dirasa masih kurang.
Sehubungan itu, Kementerian Agama membuka diri untuk bekerja sama dengan Ikatan Guru Indonesia (IGI) dalam peningkatan kompetensi guru madrasah. "Pada prinsipnya, kami senang dan siap bekerja sama meningkatkan kualitas guru madrasah kami dengan IGI," kata Menag saat menerima pengurus IGI di ruang Kerja Menag, Gedung Kemenag Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (20/10).
Menurut Lukman, ada dua problem mendasar guru di Indonesia. Pertama, pemerataan guru. "Kita ini terlalu banyak guru, rata-rata 1 banding 16 (siswa). Negara maju seperti Jepang saja, kalah dengan kita. Namun, kita mempunyai permasalahan pada penyebarannya," katanya.
Persoalan kedua terkait dengan kualitas guru yang harus terus ditingkatkan. Untuk persoalan ini, Pemerintah sering melakukan rapat koordinasi , bahkan dipimpin langsung oleh Presiden. "Kompetensi guru kita memang masih problematik. Karena mungkin dulu di hulu-nya, ketika memproduk guru, kita hanya belajar menguasai metodologi, cara mengajar. Kita belum menguasai konten materi ajarnya," ucap Lukman.
Kehadiran jajaran pimpinan IGI ini di kantor Kemanag dipimpin oleh Sekjen IGI Mampuono R Tomoredjo. Adapun jajaran pengurus IGI 2016-2021 yang turut hadir antara lain TB Saiful Bahri, Nur Azizah,Tajur Zulfikar, Dahli Ahmad, Gusti Surlam, Tushanie,, Badrun FUady, Syaripudin dan Iwan Ridwan. Menag sendiri didampingi Direktur Madrasah Nur Kholis Setiawan.
Di Indonesia, ada sekitar 13 organisasi guru. IGI sendiri berdiri pada 2006 dan disahkan secara resmi oleh Pemerintah pada 2009, melalui SK Depkumham No AHU-125.AH.01.06 Tahun 2009. Pada kepengurusan 2016-2021 ini, IGI dipimpin oleh Muhammad Ramli Rahim.
Dalam menjalankan roda organisasi, utamanya pad peningkatan kompetensi anggota, IGI bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Anggota tidak kami tarik iuran. "Anggota hanya membayar Rp 50 ribu untuk membuat kartu tanda anggota yang berlaku seumur hidup," ujar Mampuono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika