REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Perdana Menteri terguling Thailand Yingluck Shinawatra menyatakan junta militer yang menjungkalkannya telah memerintahkan penyitaan asetnya dan membayar denda 35 miliar baht (996,87 juta dolar AS) atas skema subsidi beras.
Skema yang dibayar petani di atas harga pasar untuk beras mereka itu kebijakan unggulan pemerintahan Yingluck dan membantu dia mendapatkan dukungan besar untuk menjabat sebagai perdana menteri pada pemilihan umum 2011. Setelah terguling pada 2014, Yingluck dituduh melakukan kejahatan atas kelalaiannya dalam skema subsidi beras dan sekarang sedang menghadapi tuntutan itu di pengadilan.
"Dalam hal perintah, tidak benar dan tidak hanya itu. Saya akan menggunakan semua saluran yang bisa untuk melawan tuntutan itu," kata mantan perdana menteri perempuan itu.
Baca: Kesedihan Muslim Thailand atas Mangkatnya Raja Bhumibol
Para pendukungnya menganggap kasus yang dihadapi Yingluck itu bagian dari rencana militer untuk memberangus pengaruh keluarga Shinawatra. Junta membantah tuduhan menyingkirkan Yingluck.
Selain kasus yang dihadapi Yingluck dan mantan anggota kabinet seniornya, junta sedang memeriksa sekitar 850 kasus yang terkait dengan skema beras atas dugaan suap, demikian kata juru bicara pemerintah Jenderal Sansern Kaewkamnerd. "Sejumlah kasus melibatkan pejabat rendah publik dan sektor swasta," ujarnya.
Seorang penasihat Yingluck yang menolak menyebutkan identitasnya dengan alasan persoalan tersebut sangat sensitif menyatakan bahwa penyitaan aset dilakukan dengan menggunakan Pasal 44 konstitusi sementara yang memberikan kesempatan pemimpin junta Prayuth Chan-ocha, yang juga perdana menteri negara itu.
Yingluck memiliki waktu 45 hari untuk mengajukan banding. Para pengamat menyatakan penyitaan aset Yingluck bagian dari rencana militer untuk membatasi pengaruh Yingluck dan saudara lelakinya, Thaksin. "Ini bagian dari rangkaian kudeta militer yang menggulingkan Thaksin dan siapa pun juga," kata Thitinan Pongsudhirak, seorang profesor ilmu politik dari Chulangkorn University.
Ikuti Whatsapp Channel Republika