REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik dan kebijakan pemerintah dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai selama dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah berhasil mendorong penguatan demokrasi melalui revisi undang-undang politik. Selain itu, pemerintah juga berhasil menguatkan peran masyarakat sipil (civil society).
"Tidak terasa kalau pemerintahan Jokowi-JK telah memasuki tahun kedua. Selama dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, sudah banyak hal yang bisa dicatat atas apa yang sudah diperbuat dan apa yang sedang dikerjakan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan infrastruktur," katanya.
Di bidang politik, pemerintah telah berhasil mendorong penguatan demokrasi melalui revisi undang-udang politik, penguatan peran masyarakat sipil dan seterusnya. Di bidang ekonomi, Indonesia mengalami perbaikan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, namun pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi pengangguran.
Pemerintah juga berhasil mendorong penegakan hukum, pemberantasan korupsi yang konsisten dan menghapus kriminalisasi. Di bidang sosial, kata dia, masih ditemui adanya kemiskinan yang belum terentaskan secara sistimatis, terorganisir dan masif.
Sementara di bidang infrastruktur, walaupun menjadi prioritas namun masih parsial seperti pembangunan tol laut, bandara, bendungan dan pelabuhan.
"Terlepas dari itu, Pemerintahan Jokowi-JK masih konsisten dan komitmen sesuai apa yang dijanjikan selama kampanye," ujarnya.
Karena itu, dia yakin, masa tiga tahun lagi ini akan dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi janji kepada rakyat Indonesia, yang telah memiliki mereka memimpin negeri ini.