Rabu 26 Oct 2016 13:28 WIB

Pemerintah tak Puas dengan Perbaikan Kemudahan Berbisnis di Indonesia

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Nidia Zuraya
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
Foto: Republika.co.id
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah belum puas dengan perbaikan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang laporannya dirilis Bank Dunia pekan ini. Indonesia disebut naik 15 peringkat ke posisi 91pada  tahun ini. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, kenaikan 15 peringkat tahun ini sebetulnya masih di bawah ekspektasi yang dipasang pemerintah, terutama setelah keluarnya 13 paket kebijakan ekonomi sepanjang 2015 hingga 2016. 

Meski begitu, Darmin mengakui bahwa pemerintah melihat adanya perbaikan yang harus diapresiasi atas raihan ini. Ia menyebutkan, di antara 10 sektor penilaian oleh Bank Dunia, 7 sektor di antaranya Indonesia dianggap ada perbaikan yang memudahkan pelaku usaha dalam memulai bisnis. 

Sedangkan tiga sektor sisanya, lanjut Darmin, sebetulnya sudah ada penyederhaan oleh pemerintah namun memang masih harus dioptimalkan. "Memang rangking kita ada peningkatan yang cukup besar namun harus diakui tidak sebesar yang diinginkan. Secara menyeluruh perbaikan cukup bagus dan kita masuk ke negara-negara yang loncatanya cukup besar," ujar Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/10). 

Darmin melanjutkan, perbaikan  kemudahan berusaha ini nantinya bisa memperbaiki iklim usaha dan investasi di Indonesia. Artinya, lantaran survei oleh Bank Indonesia ini banyak dilirik oleh pelaku usaha tingkat global, diharapkan makin banyak lagi pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia. 

"Ini indikator yang banyak sekali diikuti di dunia. Karena ini jadi perhatian banyak negara dunia, banyak negara yang buat badan permanen untuk perbaikan rangking mereka. Bahkan Inggris di bawah Perdana Menteri ada tim khusus. Yang kerjannya menaikkan rangking ease of doing bussiness. Georgia misalnya lanngsung presidennya," jelas Darmin. 

Nantinya, bahkan pemerintah berencana membentuk tim khusus yang bertugas mengevaluasi kinerja kemudahan memulai usaha sekaligus memberikan rekomendasi untuk semakin memberikan kemudahan dalam memulai bisnis. 

"Kita harus usulkan ke presiden. paling tidak di bawah kantor menko. Sehingga upaya untuk, itu terus menerus dikerjakan. Karena kita tahun perkembangan setiap negara perlu dilakukan terus menerus baru rangking nya bagus," katanya. 

Sebelumnya, Bank Dunia merilis data terbaru tentang kemudahan berbisnis di suatu negara. Hasilnya, Indonesia masuk dalam 10 negara yang mencapai peningkatan tertinggi dalam perbaikan peringkat kemudahan berusaha. Dalam data yang diterbitkan di Washington DC, AS, Indonesia naik 15 peringkat ke posisi 91 tahun 2016 ini.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement