REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto mengatakan selama dua tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, wajah perbatasan Indonesia lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Setidaknya selama dua tahun Jokowi-JK, Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah mendirikan 7 pos lintas batas negata (PLBN) terpadu lengkap dengan semua sarana penunjangnya. Hal ini kata Wiranto, sesuai dengan semangat nawacita Presiden Jokowi-JK yang hendak membangun Indonesia mulai dari pinggiran.
"Ini menyangkut perbatasan, membangun dari pinggiran menciptakan keadilan, bisa meyakinkan kita bahwa kita mampu mengamankan keamanan di seluruh Indonesia," ujar Wiranto dalam acara Press Briefing Dua Tahun Jokowi-JK di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).
Ia mengatakan pemerintah saat ini bertekad mengubah wajah perbatasan lebih baik dibandingkan perbatasan negara lain. Hal ini untuk menghidari invasi dari negara lain yang rentan bagi keamanan negara.
Sebab kata Wiranto, ancaman asing saat ini bukan lagi dengan ancaman langsung, namun ancaman justru berubah menjadi multi dimensi, yang salah satunya mengangkut kehidupan masyarakat di perbatasan.
"Itu kenapa makanya kita mau perbatasan yang kuat," katanya.
Wiranto membandingkan, pos lintas batas negara Indonesia pada periode sebelumnya yang jauh dari perhatian. Berbeda dengan pos lintas batas saat ini yang hendak dicanangkan Pemerintah saat ini.
"Kalau pos perbatasan negara lain satu tingkat, kita dua tingkat, kita harus dua kali lipatnya, ini kesungguhan pemerintah bahwa perbatasan daerah harus membanggakan. Kalau PLBN dulu itu, betul-betul mengelus dada," ujarnya.