REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Police Watch (IPW) mendukung gebrakan Presiden Joko Widodo memberantas pingutan liar (pungli). Namun tidak mudah melakukannya, jika sasarannya hanya pungli di tingkat bawah, sementara di tingkat atas dibiarkan.

Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan solusi untuk memberantas pungli di jajaran lalu lintas Polri misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB dan TNKB seumur hidup. Sebab pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli. IPW melihat, di banyak negara maju, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup.

"Pergantian hanya terjadi saat terjadi kerusakan atau hilang. Sementara pembayaran pajaknya cukup lewat bank," kata dia, Kamis (27/10). Untuk mendapatkan SIM harus diperketat lewat lembaga pendidikan yang terakreditasi dan sanksi bagi pengendara yang melanggar diperberat serta diperketat.

Menurut dia, gebrakan ini perlu dilakukan karena publik sudah mengidentikkan polisi, terutama pelayanan di kepolisian sama dengan pungli. "Artinya pusat pelayanan Polri sarat dengan praktik pungli," ujarnya.

Neta mengatakan jika Presiden serius memberantas pungli, maka praktik-praktik mafia proyek pengadaan di bidang pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB Polri dan proyek pengadaan di berbagai instansi lainnya harus juga dibersihkan dan diperangi serta diadakan operasi tangkap tangan (OTT).

Sasaran OTT dan pemberantasan pungli, kata dia, jangan hanya jajaran bawah tapi juga jajaran atas. Menurut dia, tidak ada artinya jika OTT hanya menyasar jajaran bawah, sementara yang di atas bermain dengan mafia proyek.

Presiden harus benar-benar serius dan simultan dalam melakukan OTT dan perang terhadap pungli yang mencakup kalangan bawah maupun atas. Pasalnya disinyalir praktik pungli di jajaran bawah tidak hanya dinikmati jajaran bawah saja tapi diduga mengalir ke atas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika