REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) angkat bicara terkait permasalahan DKI Jakarta. BW menyoroti beberapa kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilainya tidak tepat.

Dia mengatakan, KPK pernah mendapat bantuan dari masyarakat untuk membangun gedung sendiri sebesar Rp 402 juta. Kalau memakai diskresi secara serampangan, uang itu akan langsung digunakan. Tapi, kata dia, semua harus ikut aturan yang ada. Uang sumbangan itu akhirnya tetap masuk ke keuangan negara atau APBN.

“Nggak bisa kamu gunakan diskresi kemudian tanpa masuk APBD, nggak bisa. Baca pasal-pasal di UU tentang Administrasi Pemerintahan,” kata dia saat berbincang dengan Republika.co.id, Kamis (27/10).

BW mencontohkan, jika ada pengembang membangun 20 tingkat dari 10 tingkat bangunan yang diijinkan, sementara pemerintah hanya mengenakan denda 10 tingkat untuk koefisien luas bangunan, berarti pemerintah telah memudahkan terjadinya pelanggaran. Sebuah pelanggaran, kata dia, tak bisa ditukar dengan pengenaan denda, dan itu bukan diskresi.

Berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang gemar mengambil dana kepada para perusahaan dengan berbagai macam istilah, seperti kontribusi tambahan, juga dipertanyakan BW. Menurutnya, langkah ini kontradiksi dengan minimnya penyerapan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

“Sekarang kamu memudahkan terjadinya pelanggaran, karena pelanggaran kamu harus dihukum denda saja. Memang dana pemerintah nggak ada? Kenapa penyerapannya rendah, tapi kemudian yang diambil adalah banyak yang dari perusahaan,” ujar BW. “Kayak-kayak begitu yang mesti harus diperbaiki,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika