REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pusat Koordinasi Cyber Nasional mendesak dibentuk sebagai salah satu wahana untuk memperkuat ekonomi digital di Tanah Air.
Ketua Bidang Ketahanan Informasi Desk Cyberspace Nasional Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Arwin Datumaya Wahyudi Sumari di Bandung, Kamis (27/10), mengatakan ada urgensi yang mendesak terkait pusat koordinasi cyber nasional.
"Ekonomi digital sangat rentan terhadap serangan cyber dan berimplikasi terhadap elemen-elemen ketahanan nasional lainnya," katanya pada Forum Koordinasi dan Konsultasi Keamanan Cyber Untuk Memperkuat Ekonomi Digital.
Menurut Analis Depolstra Setjen Wantannas itu, serangan cyber di waktu yang sama juga bisa berdampak fatal terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Padahal, ia menegaskan, ekonomi digital sangat potensial untuk diberdayakan sebagai salah satu sumber APBN untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur guna menyukseskan Nawacita.
Oleh karena itu, menurut dia, ketika serangan siber berdampak secara bersamaan maka diperlukan kerja sama institusi yang telah memiliki kemampuan siber melalui sinergi inter-operabilitas-kolaborasi sehingga diperlukan satu koordinasi melalui kelembagaan seperti badan siber nasional.
Sementara itu, Deputy VII Kemenko Polhukam Marsda TNI Warsono saat menutup acara mengatakan jika badan koordinasi itu terbentuk maka tidak akan mengambil alih kewenangan terkait siber yang sudah ada pada institusi lain.
Warsono mengungkapkan bahwa situasi keamanan cyber sudah kritis karena serangan cyber tahun 2015 meningkat 389 persen dibanding tahun sebelumnya.
Serangan cyber berupa ransom ware, identity spoofing, carding, dan malware itu tidak hanya menyerang data digital orang per orang tetapi juga perusahaan swasta termasuk perbankan hingga lembaga pemerintahan "Indonesia bertekad menguatkan ekonomi digital yang tidak mungkin berkembang baik tanpa keamanan cyber," katanya.
Empat pembicara lain pada acara itu sepakat untuk segera membentuk Badan Cyber Nasional karena pengamanan cyber memerlukan koordinasi lintas bidang serta perlunya lembaga yang bisa mewakili negara dalam urusan keamanan cyber dengan negara lain.
Empat pembicara lain adalah Marsma TNI Ir Sosirianto dari BIN, Kombes Polisi Himawan Aji dari Subdit IT dan Cyber Crime Mabes Polri, Dr Edmon Makarim dari Universitas Indonesia dan Dr Munawar Ahmad, anggota Tenaga Ahli PBB Bidang Keamanan Informasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika