REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Selama tiga pekan terakhir, lebih dari 100 pemuda Melayu Muslim di Bangkok telah ditahan petugas keamanan. Hal ini mendorong seruan untuk masyarakat internasional mengambil tindakan terhadap Bangkok.
Dilansir dari Anadolu Agency, Senin (31/10), sebagian besar dari mereka yang ditahan belum jelas status dan kapan akan dibebaskan. Pada 18 Oktober lalu, juru bicara Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (junta yang berkuasa), Kolonel Winthai Suwaree, menuturkan, lima mahasiswa Patani Melayu terkait kerusuhan di selatan.
Namun, setelah identifikasi dilakukan, diketahui kalau kelima orang yang ditangkap ternyata bukan mahasiswa. Pemimpin pemuda dan mahasiswa Patani merasa, mereka semakin akrab dengan tindak pelecehan petugas, terutama dari cara para petugas keamanan melakukan penangkapan yang asal dan sangat merugikan.
Operasi yang dilakukan pemerintah Bangkok dinilai sangat tidak sopan, memaksa organisasi masyarakat setempat meningkatkan perhatian. Sebagai reaksi, Federasi Pemuda dan Mahasiswa Patani (Permas), mengeluarkan pernyataan yang meminta Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan masyarakat internasional, memantau situasi di lapangan.
Keprihatinan harus dianggap serius, terutama tentang kebijakan keamanan pemerintah, yang mungkin menjadikan orang-orang Patani selanjutnya ditargetkan untuk menjadi 'kambing hitam' atas situasi politik yang tidak stabil. Dewan Keamanan PBB, didesak mengambil bagian dari proses perdamaian demi mengamankan keselamatan masyarakat.
"Operasi itu bersifat politis, Patani Melayu merupakan satu-satunya orang yang melakukan kegiatan politik mereka, tidak seperti kelompok aksi politik lain di Thailand," kata Suhaimee Dulasa, anggota senior dari Patani Institute.
Sejumlah pemimpin kunci gerakan pemuda melihat alasan untuk pelecehan yang terjadi terkait penolakan mereka menjadi alat penguasa, sebagai usaha untuk memusuhi dan mendiskreditkan Barisan Revolusi Nasional (BRN). Kondisi penolakan inilah yang dirasa sangat membuat frustasi pejabat keamanan Thailand.
Ikuti Whatsapp Channel Republika