REPUBLIKA.CO.ID, DEN HAAG -- Pemimpin sayap kanan Geert Wilders tidak hadir di pengadilan atas kasus 'langganan' yang menimpanya, Senin (31/10). Ia dituduh melakukan diskriminasi dan menyebar kebencian terhadap komunitas Muslim Maroko.
Sebelumnya, Wilders memang menegaskan tidak akan hadir dan memboikot peradilan tersebut. Ia membela diri dengan mengatakan tuduhan itu adalah serangan terhadap kebebasan berbicara.
Sebelum peradilan dimulai, ia bercuit di akun Twitter-nya. Ia menegaskan, klaimnya bahwa Belanda punya masalah besar dengan komunitas Maroko. "Diam akan hal itu sama saja pengecut," kata dia.
Ia menyebut 43 persen warga Belanda ingin jumlah komunitas Muslim Maroko dikurangi dari negara. Tuduhan terhadap Wilders bermula pada Maret 2014 saat partainya gagal jadi mayoritas di dewan kota Den Haag.
Dalam pidatonya, ia bertanya pada para pendukungnya apakah mereka ingin komunitas Maroko dikurangi dari Belanda. Kerumunan merespon sepakat. "Oke, kita akan mengurusnya," kata dia saat itu.
Setelah komentar tersebut, lebih dari 6.000 komplain diajukan pada polisi melawan Wilders. Sembilan bulan kemudian tuntutan terkait diskriminasi rasial dan memicu kebencian diajukan ke pengadilan.
Tuntutan itu meminta hukuman maksimal dua tahun penjara. Pada Senin, juri panel menonton video rekaman saat Wilders pidato. Juri pun membacakan pertanyaan yang akan diajukan pada Wilders meski ia tidak hadir.
Juri ingin bertanya apa tujuan Wilders melakukan hal itu. Sejumlah komplain yang diajukan pada polisi juga dibacakan di pengadilan. Kebanyakan merasa marah, gerah, sakit hati, dan seperti diperlakukan tidak adil.
Jaksa Wouter Bos memperlihatkan kemarahan karena Wilders tidak datang. Menurutnya, akan lebih baik jika ia membela diri daripada ia bicara di surat kabar. Wilders diperkirakan akan menjawab pertanyaan melalui akun Twitter-nya.
Kejaksaan kemungkinan akan menjatuhkan putusan pada 16 November. Saat ini, Wilders adalah dua terbesar dalam pemilu parlemen Belanda yang akan diadakan Maret tahun depan. Ia diperkirakan bisa menandingi partai berkuasa Liberal milik PM Mark Rutte.
Ikuti Whatsapp Channel Republika