REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping menegaskan perubahan politik di Taiwan tidak akan berdampak pada makna prinsip 'satu Cina', demikian radio penyiaran milik pemerintah China melaporkan, Selasa (1/11).

Beijing menahan komunikasi resmi dengan pemerintahan pimpinan Partai Progresif Demokrat dan Presiden Tsai Ing-wen hingga pihaknya bersedia mengakui kebijakan 'satu Cina'. Cina menyatakan Taiwan merupakan salah satu wilayah Cina yang diperintah oleh Beijing.

Beijing menganggap kepulauan tersebut sebagai provinsi yang membangkang bisa disatukan oleh pasukan jika memang diperlukan dan hubungan dengan Taiwan menjadi tegang sejak Tsai menjabat Presiden pada Mei lalu. Pemerintahan Taiwan sebelumnya di bawah Partai Nasionalis bersedia mengakui 'Konsensus 1992' yang menyatakan hanya ada satu Cina bahwa masing-masing pihak memiliki interpretasi sendiri atas makna dari prinsip tersebut.

Ketua Partai Nasionalis Taiwan Hung Hsiu-chu mengunjungi Beijing pekan ini dan bertemu Presiden Xi. Dalam kesempatan itu, Hung berziarah ke makam tokoh kunci revolusi Cina Sun Yat-sen yang dikenal sebagai Bapak Modern Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika